Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Dody Hanggodo menetapkan bahwa seluruh permohonan cuti aparatur sipil negara di lingkungan kementeriannya harus memperoleh persetujuan langsung darinya. Langkah ini mengubah mekanisme sebelumnya yang lebih terdesentralisasi di tingkat unit kerja masing-masing.
Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Dody dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR. Ia menegaskan bahwa kebijakan ini bertujuan memperkuat pengawasan terhadap seluruh ASN di Kementerian PU. Dengan demikian, tidak ada lagi proses persetujuan cuti yang sepenuhnya berada di tangan pejabat di bawahnya.
Penerapan sistem satu pintu ini berlaku bagi seluruh jenis cuti, baik cuti tahunan, cuti sakit, maupun cuti melahirkan. Setiap pengajuan harus melewati verifikasi yang lebih ketat sebelum sampai ke meja Menteri. Hal ini menunjukkan adanya perubahan signifikan dalam tata kelola administrasi kepegawaian di kementerian tersebut.
Dari sisi dampak operasional, sentralisasi persetujuan berpotensi memperlambat proses pengambilan keputusan di tingkat proyek infrastruktur yang sedang berjalan. Banyak kegiatan lapangan yang memerlukan fleksibilitas penjadwalan cuti pegawai agar tidak mengganggu target penyelesaian konstruksi. Namun, di sisi lain, kebijakan ini dapat meningkatkan akuntabilitas karena seluruh keputusan cuti terpusat pada satu pejabat tertinggi.
Dalam konteks reformasi birokrasi nasional, langkah Menteri Dody mencerminkan upaya memperkuat pengendalian internal di lembaga yang mengelola anggaran besar. Kementerian PU selama ini menjadi salah satu kementerian dengan alokasi dana infrastruktur terbesar, sehingga pengawasan terhadap sumber daya manusia menjadi prioritas.
Selain itu, kebijakan ini juga dapat menjadi model bagi kementerian lain yang ingin memperketat manajemen kepegawaian. Sentralisasi semacam ini biasanya diterapkan ketika terdapat temuan ketidaksesuaian dalam penggunaan cuti yang berdampak pada kinerja organisasi secara keseluruhan.
Penerapan aturan baru ini tetap harus disertai dengan mekanisme yang efisien agar tidak menimbulkan penumpukan berkas di tingkat menteri. Digitalisasi proses pengajuan cuti melalui sistem informasi kepegawaian yang terintegrasi dapat menjadi solusi untuk menjaga kecepatan layanan administrasi meskipun persetujuan akhir berada di satu pintu.
