Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memutuskan untuk tidak mengungkapkan nama calon anggota Ombudsman yang akan menggantikan Hery Susanto. Keputusan tersebut diambil dalam rapat internal komisi dan nama-nama yang telah diseleksi langsung diserahkan kepada pimpinan DPR untuk ditindaklanjuti lebih lanjut.
Langkah Komisi II ini menimbulkan pertanyaan mengenai tingkat transparansi dalam proses pengisian jabatan di lembaga pengawas publik. Ombudsman Republik Indonesia memiliki peran penting dalam menangani keluhan masyarakat terhadap pelayanan publik yang dilakukan oleh instansi pemerintah. Oleh karena itu, proses pergantian antar waktu (PAW) seharusnya dilakukan dengan standar keterbukaan yang tinggi agar masyarakat dapat menilai kelayakan calon.
Hery Susanto sebelumnya didakwa menerima suap berupa uang dan rumah. Kasus ini menjadi dasar perlunya penggantian segera agar fungsi Ombudsman tidak terganggu. Meskipun demikian, Komisi II memilih untuk merahasiakan identitas calon, dengan alasan bahwa nama tersebut masih dalam tahap verifikasi di tingkat pimpinan DPR.
Dalam konteks tata kelola pemerintahan yang baik, kerahasiaan semacam ini dapat berdampak pada kepercayaan publik terhadap lembaga Ombudsman. Masyarakat berhak mengetahui siapa saja yang akan menduduki posisi strategis di lembaga pengawasan, terutama ketika proses seleksi melibatkan pertimbangan integritas dan rekam jejak calon.
Selain itu, proses PAW Ombudsman juga berkaitan dengan upaya menjaga kesinambungan kinerja lembaga. Penundaan atau ketidakjelasan informasi mengenai calon pengganti berpotensi menimbulkan kekosongan yang dapat memengaruhi penanganan kasus-kasus yang sedang berjalan.
Para pengamat menilai bahwa keterbukaan nama calon sejak tahap awal justru dapat memperkuat legitimasi proses seleksi. Dengan demikian, masyarakat dapat memberikan masukan atau keberatan jika ditemukan indikasi ketidaklayakan.
Komisi II DPR RI tetap berpegang pada prosedur yang berlaku dengan menyerahkan nama calon kepada pimpinan DPR. Langkah selanjutnya akan ditentukan oleh pimpinan DPR sebelum nama tersebut diajukan secara resmi.
Keputusan untuk merahasiakan nama calon ini mencerminkan tantangan dalam menyeimbangkan antara kerahasiaan proses politik dan tuntutan transparansi publik. Ke depan, diharapkan ada mekanisme yang lebih jelas agar proses pengisian jabatan di lembaga independen seperti Ombudsman dapat berlangsung dengan akuntabilitas yang lebih tinggi.
